Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat terus mendapat perhatian publik. Namun, hingga saat ini, seluruh dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta masih belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Dinkes DKI Percepat Proses Sertifikasi
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan bahwa sebanyak 180 dapur MBG di Jakarta masih dalam proses mendapatkan SLHS.
“Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, sedang berproses semua,” kata Ani di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Untuk mempercepat proses tersebut, Dinkes DKI berkoordinasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mereka akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang agar dapur-dapur Makan Bergizi Gratis dapat segera memenuhi syarat standar higienis dan sanitasi.
Menurut Ani, sejak awal program diluncurkan, pihaknya sudah rutin melakukan inspeksi. Namun, untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, pihaknya mendorong agar persyaratan SLHS segera dipenuhi demi memastikan makanan yang diolah aman dikonsumsi para siswa penerima manfaat.
Kasus Keracunan Jadi Sorotan
Belakangan, program Makan Bergizi Gratis di beberapa daerah mendapat sorotan setelah munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan orang. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan, terutama karena program MBG sejatinya bertujuan mulia: meningkatkan status gizi anak-anak, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui di seluruh Indonesia.
IDI Dukung MBG, Tapi Minta Pengawasan Ditingkatkan
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut menanggapi kondisi ini. Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto, menegaskan bahwa organisasi profesi kesehatan tersebut sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program ini penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh.
“Guna menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas khususnya anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui demi membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas, dan tangguh,” ujar Slamet dalam keterangan pers.
Meski begitu, IDI menilai perlunya peningkatan quality control agar kasus keracunan tidak kembali terulang. Menurut IDI, standar keamanan pangan harus diperketat, mulai dari proses penyimpanan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan.
Kolaborasi Pemerintah dan Organisasi Kesehatan
IDI juga menyatakan kesiapannya untuk dilibatkan secara langsung dalam quality control program MBG di seluruh Indonesia. Dengan jaringan dokter dan tenaga medis yang tersebar di 514 kota/kabupaten, IDI optimistis dapat membantu pemerintah memastikan keamanan pangan berjalan sesuai standar kesehatan.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dibuat quality control yang lebih baik untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan,” tambah Slamet.
Selain itu, IDI juga berharap cakupan program Makan Bergizi Gratis dapat diperluas, tidak hanya untuk siswa sekolah, tetapi juga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang membutuhkan asupan gizi berkualitas untuk tumbuh kembang optimal.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Kasus belum terbitnya SLHS bagi dapur Makan Bergizi Gratis di Jakarta menjadi perhatian serius. Program ini diharapkan tidak hanya berhasil menyalurkan makanan gratis, tetapi juga menjamin bahwa makanan tersebut aman, higienis, dan bernutrisi.
Dengan percepatan sertifikasi dari Dinkes DKI serta dukungan penuh dari IDI, ke depannya program MBG diharapkan bisa berjalan lebih optimal, bebas dari kasus keracunan, dan benar-benar menjadi solusi dalam peningkatan gizi masyarakat Indonesia.
Refrence : Liputan6