Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengajukan gugatan perdata terhadap JPMorgan Chase & Co dan CEO-nya, Jamie Dimon, terkait penutupan sejumlah rekening bank milik Trump dan entitas bisnis yang berafiliasi dengannya. Gugatan tersebut didaftarkan di pengadilan negara bagian Florida, tepatnya di Miami-Dade County, dengan tuntutan ganti rugi sedikitnya USD 5 miliar atau sekitar Rp 84 triliun.
Langkah hukum ini kembali memicu perdebatan luas di sektor bisnis dan keuangan Amerika Serikat, terutama menyangkut netralitas lembaga perbankan dalam menghadapi tekanan politik dan regulasi setelah peristiwa kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.
Trump Sebut Penutupan Rekening Bermuatan Politik
Mengutip laporan CNBC pada Jumat (23/1/2026), Trump menilai keputusan JPMorgan menutup rekeningnya pada awal 2021 bukanlah murni langkah bisnis. Ia menuding tindakan tersebut sarat kepentingan politik dan secara langsung merugikan Trump Organization serta jaringan usaha terkait.
Dalam pernyataannya kepada wartawan saat berada di Swiss, Trump menyebut Dimon telah bertindak di luar kewenangannya. Ia mengklaim dana dalam rekeningnya ditarik secara sepihak tanpa penjelasan yang sah. Trump juga menekankan bahwa sebagai nasabah selama puluhan tahun, dirinya berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan.
“Dia telah menguras rekening bank saya,” kata Trump kepada wartawan, beberapa jam setelah gugatannya didaftarkan. “Itu seharusnya tidak terjadi dan sangat keliru,” tambahnya, seraya menegaskan bahwa Dimon tidak berhak mengambil keputusan tersebut.
Isu ‘Weaponization of Banking’ Mengemuka
Gugatan ini turut mengangkat kekhawatiran yang lebih luas di kalangan pelaku usaha, yakni potensi penggunaan layanan perbankan sebagai alat tekanan terhadap individu atau kelompok dengan pandangan politik tertentu. Fenomena yang kerap disebut sebagai weaponization of banking ini dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan investor, terlebih di tengah meningkatnya polarisasi politik di Amerika Serikat.
Kronologi Penutupan Rekening
Dalam dokumen gugatan, disebutkan bahwa penutupan rekening terjadi tak lama setelah kerusuhan Capitol yang melibatkan pendukung Trump pada Januari 2021. Peristiwa tersebut juga bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Trump usai kekalahannya dari Joe Biden dalam pemilihan presiden.
Trump dan para penggugat lainnya menyatakan tidak pernah menerima penjelasan rinci mengenai alasan penutupan rekening. Mereka meyakini keputusan tersebut diambil akibat tekanan sosial dan politik, bukan berdasarkan evaluasi risiko bisnis yang objektif.
Tuduhan Diskriminasi Politik dan Daftar Hitam
Gugatan tersebut secara tegas menuduh JPMorgan melakukan diskriminasi politik dengan berupaya menjauhkan diri dari Trump dan pandangan konservatif yang diusungnya. Bahkan, Trump menuding bank tersebut telah memasukkan dirinya dan entitas bisnis terkait ke dalam semacam “daftar hitam” yang dapat diakses oleh lembaga keuangan lain.
Menurut klaim Trump, daftar itu berisi individu atau perusahaan yang dianggap bermasalah secara regulasi. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh bisnisnya selalu mematuhi aturan perbankan yang berlaku. Gugatan juga menyebut tindakan tersebut telah mencemarkan nama baik dan merugikan reputasi bisnis Trump di sektor keuangan.
JPMorgan Bantah Tuduhan
Menanggapi gugatan tersebut, JPMorgan membantah keras tudingan bermotif politik. Dalam pernyataan resminya, juru bicara JPMorgan, Patricia Wexler, menyatakan bahwa penutupan rekening dilakukan semata-mata karena pertimbangan risiko hukum dan regulasi.
“Kami menutup rekening karena hal itu menimbulkan risiko hukum atau peraturan bagi perusahaan. Keputusan ini bukan didasarkan pada afiliasi politik,” ujar Wexler. Ia menambahkan bahwa bank sering kali dihadapkan pada keputusan sulit akibat tuntutan dan ekspektasi regulator federal.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian besar di dunia perbankan global karena berpotensi menciptakan preseden baru mengenai hubungan antara politik, regulasi, dan layanan keuangan di Amerika Serikat.
