WWF Indonesia menegaskan bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukanlah kejadian spontan, melainkan akibat dari akumulasi kebijakan lingkungan yang bermasalah selama bertahun-tahun.
CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, menjelaskan bahwa kerusakan ekosistem yang terjadi saat ini merupakan hasil dari lemahnya pengelolaan lingkungan serta kebijakan eksploitasi yang berlangsung sejak lama.
“Ini adalah persoalan yang menumpuk. Dampaknya bukan muncul dalam waktu singkat, tetapi akibat pengelolaan lingkungan selama belasan tahun,” ujarnya dalam pernyataan resmi WWF Indonesia, Kamis (11/12).
Aditya juga menyoroti bahwa izin-izin yang dikeluarkan pada masa pemerintahan sebelumnya turut membentuk kondisi struktural yang memicu dampak besar di lapangan saat ini.
“Ini bukan semata-mata tanggung jawab menteri sekarang. Ini adalah akumulasi dari kebijakan dan izin yang dikeluarkan sejak masa lalu,” tegasnya.
Perlindungan Kawasan Sepadan Sungai
Selain masalah perizinan, Aditya menilai rendahnya kepatuhan pemegang izin terhadap aturan perlindungan lingkungan turut memperburuk situasi. Salah satu yang paling krusial adalah aturan terkait perlindungan sepadan sungai, yang seharusnya mencegah banjir bandang namun sering diabaikan.
Ia mencontohkan banyaknya perkebunan dan tambang yang dibangun terlalu dekat dengan bibir sungai.
“Kita melihat banyak perkebunan didirikan hingga ke pinggir sungai. Untuk pertambangan pun demikian. Hanya sedikit yang benar-benar menjalankan kewajiban melindungi sepadan sungai,” jelasnya.
Pembenahan Tata Kelola Hutan dan Lingkungan
WWF Indonesia menilai bahwa perbaikan menyeluruh perlu segera dilakukan, mulai dari audit izin lama, penguatan aturan perlindungan sungai, hingga pengawasan yang lebih tegas dan konsisten di lapangan.
WWF juga mendorong penerapan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan manfaat konservasi dapat diwariskan kepada generasi mendatang serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Refrence : Liputan6
