Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap penegakan hukum yang dinilainya tidak adil. Dalam sebuah acara peringatan sejarah bertajuk ‘27 Juli 1996 Sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia’ yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025), Djarot menyoroti kasus hukum yang menjerat eks Menteri Perdagangan 2015–2016, Thomas Lembong (Tom Lembong) dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menurut Djarot, keduanya adalah korban kriminalisasi karena sikap kritis mereka terhadap pemerintah. Ia menyebut penegakan hukum saat ini cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas, khususnya terhadap tokoh yang berbeda pandangan politik dengan penguasa.
“Yang mengkritik, yang berbeda dikriminalkan, dicari-cari kesalahannya sampai ketemu. Masukkan penjara,” tegas D’jarot . Ia menambahkan bahwa hal ini tercermin jelas dalam perlakuan terhadap Hasto dan Tom yang menurutnya sangat tidak proporsional dan sarat kepentingan.
Banyak Kasus Besar Justru Dibiarkan
Lebih lanjut, Djarot Saiful Hidayat menyesalkan bahwa berbagai kasus korupsi besar justru luput dari sorotan aparat hukum. Ia menyebutkan sejumlah kasus seperti mafia minyak goreng, penggunaan jet pribadi secara tidak sah, serta korupsi infrastruktur di Sumatera Utara, yang menurutnya tak pernah menyentuh aktor-aktor besar di baliknya.
“Kasus segede gajah seperti minyak goreng, jet pribadi, blok Medan, dan proyek infrastruktur Sumut, semua lewat begitu saja. Gajah di pelupuk mata tak terlihat, kutu di seberang lautan kelihatan,” kritiknya pedas.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran D’jarot atas lemahnya komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum secara adil dan merata, tanpa tebang pilih.
Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Djarot juga menyoroti kecenderungan penggunaan hukum sebagai alat untuk menekan lawan politik. Ia menyatakan bahwa rekayasa konstitusi dan intimidasi terhadap oposisi merupakan bentuk penyimpangan demokrasi yang mengkhawatirkan.
“Kita semua boleh ingin sukses, ingin kaya, ingin berkuasa. Tapi cara untuk meraihnya harus benar. Jangan sampai demi ambisi kekuasaan, hukum direkayasa dan oposisi ditekan dengan intimidasi,” ujarnya.
Seruan untuk Keadilan Hukum yang Setara
Dalam pernyataannya, Djarot tidak hanya membela rekan satu partainya, tetapi juga menyerukan reformasi sistem hukum yang lebih transparan dan adil. Ia mengajak publik untuk tidak diam terhadap praktik kriminalisasi dan membela nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan sejak masa reformasi.
Sebagai Ketua DPP PDIP, suara D’jarot memiliki bobot signifikan, apalagi dalam situasi politik nasional yang semakin sensitif menjelang tahun politik. Ia menyampaikan bahwa partai akan terus memperjuangkan keadilan, kebebasan berekspresi, dan tegaknya hukum tanpa intervensi kekuasaan.
🧾 Kesimpulan
Pernyataan Djarot Saiful Hidayat menjadi sorotan publik karena menyentil keras praktik ketidakadilan hukum di Indonesia. Ia menilai bahwa kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh seperti Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong merupakan bentuk pembungkaman suara kritis yang merugikan demokrasi. Ironisnya, di saat yang sama, berbagai kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah justru tidak ditindak tegas.
D’jarot menyerukan pentingnya menjaga marwah hukum agar tidak menjadi alat kekuasaan. Sebab demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika hukum ditegakkan secara adil, bukan atas dasar kepentingan politik sesaat.
Refrence : Liputan6