Pemerintah resmi mengambil langkah serius dalam membenahi institusi kepolisian. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” ujar Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Komite Reformasi Polri Beranggotakan Sembilan Tokoh
Prasetyo menjelaskan bahwa komite tersebut akan diisi oleh sembilan orang anggota. Selain Mahfud, akan ada sejumlah tokoh penting lain, termasuk beberapa mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Meski begitu, ia belum merinci siapa saja nama-nama yang akan masuk. Publik masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo setelah kepulangannya dari lawatan luar negeri.
“Kalau dari Istana, tunggu kepulangan Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian,” kata Prasetyo.
Sejalan dengan Inisiatif Internal Polri
Selain langkah dari pemerintah, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga membentuk Tim Reformasi Polri versi internal kepolisian. Menurut Prasetyo, meski berbeda, kedua tim ini memiliki semangat yang sama, yaitu membawa perubahan positif bagi tubuh Polri.
“Semangatnya sebenarnya sama, tapi internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” jelasnya.
Hal ini menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun Polri memiliki kesadaran bersama mengenai pentingnya reformasi institusi demi meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik.
Mahfud MD dan Kepeduliannya terhadap Polri
Mahfud MD memang dikenal sebagai tokoh yang sering bersuara lantang terkait transparansi hukum dan kinerja aparat. Ia beberapa kali menyoroti bagaimana kepercayaan publik terhadap Polri harus ditingkatkan agar lembaga ini bisa menjalankan tugasnya secara lebih efektif.
Menurutnya, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dapat berdampak pada legitimasi dan efektivitas penegakan hukum. Apalagi, belakangan Polri mendapat sorotan tajam akibat sejumlah peristiwa yang terjadi saat demonstrasi dan penanganan kasus hukum yang kontroversial.
“Polri harus bisa menjaga kredibilitasnya. Kepercayaan publik itu fundamental,” tegas Mahfud dalam salah satu pernyataannya beberapa waktu lalu.
Harapan terhadap Komite Reformasi Polri
Pembentukan Komite Reformasi Polri ini diharapkan mampu menjadi terobosan besar dalam menghadirkan institusi kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan masuknya tokoh senior seperti Mahfud MD serta sejumlah mantan Kapolri, komite ini memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi strategis sekaligus menjadi mitra kritis bagi Polri dalam menjalankan agenda pembaruan.
Isu yang kemungkinan akan jadi prioritas meliputi:
-
Transparansi penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus besar.
-
Reformasi struktural dalam tubuh kepolisian.
-
Peningkatan akuntabilitas internal.
-
Peningkatan hubungan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan humanis.
Langkah ini juga selaras dengan amanat Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya reformasi di sektor hukum dan keamanan sebagai bagian dari agenda besar pemerintahan.
Kesimpulan
Keterlibatan Mahfud MD dan beberapa mantan Kapolri dalam Komite Reformasi Polri menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius melakukan pembenahan institusi kepolisian. Reformasi Polri tidak hanya akan memperkuat kredibilitas aparat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah, tokoh nasional, dan internal kepolisian, diharapkan Komite Reformasi Polri dapat melahirkan langkah nyata menuju Polri yang profesional, transparan, dan semakin dipercaya publik.
Refrence : Liputan6