Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia membantah anggapan bahwa respons pemerintah terhadap banjir dan longsor di Sumatra berjalan lambat. Menurut Djamari, aparat negara sudah bekerja sejak fase awal tanggap darurat. Kemenko Polhukam juga memimpin rapat terbatas lintas sektor yang dihadiri Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala BIN untuk memastikan koordinasi berjalan optimal.
“Dalam situasi darurat, yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan. TNI, Polri, dan BIN bergerak dalam satu komando untuk menjaga keselamatan rakyat, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan stabilitas tetap terjaga,” ujarnya.
Operasi Kemanusiaan TNI: Ribuan Personel Dikerahkan
Djamari menjelaskan bahwa TNI telah menurunkan sekitar 30.864 personel dari tiga matra (AD, AL, dan AU) ke daerah terdampak. Aset besar seperti 18 pesawat, 36 helikopter, dan 16 kapal laut juga digerakkan untuk mempercepat logistik dan evakuasi, terutama di wilayah yang terisolasi.
Pada tahap awal, TNI Angkatan Darat mengerahkan lebih dari 21.700 personel untuk membuka akses jalan, mengevakuasi warga, mendirikan dapur umum, membangun shelter darurat, dan menyediakan layanan kesehatan lapangan.
Bantuan Logistik Mengalir ke Zona Darurat
Hingga saat ini, pemerintah telah mengirim 1.559 ton bantuan logistik ke wilayah darurat, termasuk melalui operasi airdrop untuk daerah yang tak dapat dijangkau jalur darat.
Polri juga menurunkan ratusan personel sebagai bagian dari operasi kemanusiaan nasional. Sebanyak 497 personel ditempatkan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sementara 219 personel tambahan dikirim ke Sumatra Utara, meliputi anggota Brimob, tim medis, K-9, serta DVI untuk mempercepat identifikasi korban.
Untuk menunjang komunikasi dan logistik, Polri mengerahkan dua pesawat angkut yang membawa 3,8 ton bantuan, termasuk makanan, obat-obatan, genset, hingga perangkat WiFi portabel.
Selain fokus pada evakuasi dan distribusi bantuan, Polri juga bertugas memperbaiki akses jalan yang rusak serta menjaga keamanan agar situasi tetap kondusif.
Peran Intelijen: Pengawalan Distribusi dan Peringatan Dini
Di sisi lain, BIN menjalankan fungsi pengawasan dan intelijen untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan aman dan tepat sasaran. Melalui jaringannya di Aceh, Sumut, dan Sumbar, BIN melakukan monitoring ancaman, pemetaan risiko lanjutan, hingga memberi rekomendasi strategis untuk pemerintah pusat.
BIN juga berperan penting dalam memberikan peringatan dini terhadap potensi bencana susulan atau kerawanan sosial agar kebijakan taktis dapat ditetapkan berdasarkan data akurat.
Kolaborasi Jangka Panjang dan Imbauan Menko Polhukam
Djamari optimistis bahwa kerja sama TNI, Polri, dan BIN tidak hanya membantu penanganan darurat, tetapi juga pemulihan jangka menengah dan stabilisasi pascabencana. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif yang beredar di media sosial.
“Soliditas ini adalah wajah negara saat rakyat berada dalam kondisi paling rentan. Kami memastikan bantuan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan,” katanya.
Refrence : Liputan6