Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara signifikan. Dari sekitar 1.000 entitas usaha yang ada, Prabowo meminta agar jumlahnya dipangkas menjadi sekitar 200 perusahaan saja.
Arahan tersebut disampaikan langsung kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, dalam Forbes Global CEO Conference di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Ia menekankan pentingnya rasionalisasi terhadap anak, cucu, dan cicit perusahaan BUMN agar pengelolaannya menjadi lebih efisien.
“Saya telah memberikan arahan kepada Kepala Danantara untuk melakukan rasionalisasi secara menyeluruh,” ujar Prabowo.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar pemangkasan kuantitas, melainkan upaya meningkatkan kualitas tata kelola. Ia menegaskan agar pengelolaan BUMN dilakukan dengan standar internasional, sehingga tingkat pengembalian (return) bisa meningkat lebih optimal.
“Mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi angka yang lebih masuk akal, mungkin sekitar 200 atau 230, dan mengelolanya dengan standar internasional. Saya yakin tingkat return 1% atau 2% bisa dan harus meningkat,” tegasnya.
Cari Talenta Terbaik untuk BUMN
Selain restrukturisasi jumlah perusahaan, Prabowo juga menyoroti pentingnya pencarian talenta terbaik untuk memperkuat BUMN. Ia memberi mandat kepada Danantara agar membuka kesempatan bagi profesional berkualitas dari dalam maupun luar negeri.
“Saya telah meminta manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Mereka harus bisa mencari orang-orang paling cerdas untuk bergabung,” ujarnya.
Langkah ini diambil untuk mendorong peningkatan daya saing BUMN di tingkat global. Prabowo menilai, jika Indonesia ingin memiliki perusahaan negara yang kuat, maka perekrutan talenta harus dilakukan secara terbuka tanpa batas kewarganegaraan.
Ekspatriat Kini Boleh Jadi Direksi BUMN
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan perubahan regulasi yang memungkinkan ekspatriat atau non-WNI menduduki posisi direksi di BUMN. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi mempercepat transformasi korporasi pelat merah agar lebih adaptif terhadap standar global.
“Saya telah mengubah aturan, sehingga ekspatriat kini bisa memimpin BUMN kita. Saya sangat antusias dengan perubahan ini,” kata Prabowo.
Kebijakan ini langsung terlihat dari keputusan pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang menunjuk dua profesional asing dalam jajaran direksi: Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi.
Balagopal sendiri merupakan mantan eksekutif di Singapore Airlines, yang secara resmi diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025. Keputusan ini memperkuat arah baru Garuda Indonesia menuju tata kelola yang lebih modern dan efisien di bawah pengawasan Danantara dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Kesimpulan
Kebijakan rasionalisasi BUMN yang dicanangkan Presiden Prabowo menjadi langkah besar menuju efisiensi dan profesionalisme korporasi negara. Dengan memangkas jumlah entitas dan membuka akses bagi talenta global, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem BUMN yang lebih ramping, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus membawa BUMN Indonesia sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar dunia.