Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya praktik premanisme yang berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan (ormas). Aktivitas semacam ini dinilai telah menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan mengganggu stabilitas perusahaan di berbagai daerah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/5/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah benar-benar merasakan keresahan yang sama dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait ulah sejumlah ormas yang bertindak di luar batas.
“Aksi-aksi premanisme berkedok ormas itu tidak seharusnya terjadi. Pemerintah sangat resah karena tindakan tersebut merusak iklim perusahaan dan mengganggu ketertiban masyarakat,” ujar Prasetyo.
Prabowo Koordinasi dengan Penegak Hukum
Sebagai langkah awal, Presiden Prabowo telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri guna mencari solusi konkret atas persoalan ini. Tujuannya adalah membina ormas-ormas yang aktif agar tetap berjalan sesuai aturan dan tidak meresahkan masyarakat, apalagi mengganggu sektor usaha.
“Kita ingin ormas dibina agar tidak ikut-ikutan menciptakan keresahan sosial. Jika ditemukan tindak pidana, tentu akan ada sanksi tegas,” tambah Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun belum ada keputusan untuk membentuk satuan tugas khusus (Satgas), penindakan terhadap praktik premanisme tetap bisa dilakukan melalui aparat kepolisian dan instansi terkait. Menurutnya, sistem hukum dan fungsi kepolisian sudah cukup kuat untuk menindak pelanggaran di lapangan, tanpa perlu menunggu terbentuknya tim baru.
Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu Premanisme-Ormas
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Langkah ini dilakukan merespons berbagai laporan masyarakat dan pengusaha yang merasa terganggu dengan pungutan liar atau intimidasi dari oknum ormas.
“Satgas ini bertugas menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum untuk menjamin jalannya investasi dan dunia usaha,” kata Budi Gunawan dalam keterangan resminya, Rabu (7/5/2025).
Budi menekankan bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk ancaman terhadap ketertiban umum, termasuk praktik-praktik kekerasan, pemaksaan, maupun intimidasi di ruang publik.
Lindungi Dunia Usaha dan Iklim Investasi
Pemerintah melihat bahwa stabilitas dan keamanan adalah kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Premanisme dan intimidasi yang mengganggu iklim investasi, baik domestik maupun asing, akan ditindak tegas demi menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan kompetitif.
“Kehadiran negara harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Pemerintah punya tanggung jawab konstitusional untuk melindungi ruang publik dari kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak,” ujar Budi.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan ini sejalan dengan agenda strategis nasional yang menargetkan peningkatan investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama di masa kepemimpinan Presiden Prabowo.
Kesimpulan
Aksi premanisme yang berkedok ormas kini menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo dan jajarannya menegaskan komitmen untuk menciptakan iklim usaha yang aman, tertib, dan terbebas dari intimidasi. Dengan koordinasi lintas lembaga dan pembentukan Satgas Terpadu, diharapkan ruang gerak premanisme bisa dipersempit dan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi tanpa tekanan.
Refrence : Liputan6