GREAT Institute menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, sebagai penegasan bahwa Indonesia hadir bukan sekadar sebagai peserta forum global, melainkan sebagai penyampai gagasan dan arah kebijakan ekonomi nasional di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.
Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menilai pidato Prabowo di Davos mencerminkan upaya sadar untuk memperkenalkan Prabowonomics sebagai kerangka pemikiran ekonomi yang berangkat dari pengalaman negara berkembang, namun tetap relevan dalam diskursus ekonomi global.
“Pidato Presiden Prabowo di Davos tidak hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa stabilitas, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan manusia merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi, baik nasional maupun global,” ujar Sudarto, Sabtu (24/1/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Ia menyoroti kondisi global yang tengah diliputi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, krisis energi dan pangan, serta rapuhnya rantai pasok internasional.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menekankan bahwa perdamaian, stabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang kuat merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
GREAT Institute memandang penekanan Presiden pada pembangunan sumber daya manusia sebagai pesan kunci dalam pidato tersebut. Komitmen terhadap pendidikan, digitalisasi sekolah, dan peningkatan kualitas manusia Indonesia menunjukkan bahwa Prabowonomics tidak semata berorientasi pada indikator makroekonomi, melainkan juga menempatkan investasi jangka panjang pada manusia sebagai aktor utama pembangunan.
Pemberantasan Korupsi
Selain isu pembangunan manusia, Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai fondasi ekonomi nasional. Menurut GREAT Institute, pesan ini sejalan dengan kebutuhan global akan rule of law yang kuat sebagai dasar kepercayaan investasi dan kerja sama internasional.
“Penegakan hukum yang tegas bukan hanya persoalan domestik, tetapi menjadi prasyarat utama bagi kredibilitas ekonomi suatu negara di mata dunia,” lanjut Sudarto.
Pidato Presiden juga menempatkan kebijakan sosial sebagai bagian integral dari strategi ekonomi. Program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dipandang sebagai sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan menggantikannya.
Lebih jauh, undangan Presiden Prabowo kepada para pemimpin dunia untuk berpartisipasi dalam Bali Ocean Impact Summit dinilai sebagai langkah strategis. Hal ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk berperan aktif dalam membangun kerja sama global, khususnya di bidang lingkungan, keberlanjutan, dan ekonomi kelautan masa depan.
Ekonomi Konstitusional
Bagi GREAT Institute, pidato Presiden Prabowo di Davos selaras dengan gagasan yang telah dikembangkan dalam Great Lecture bertajuk “Prabowonomics dan Tantangan Terbesar di Era Perang Global”. Kerangka tersebut menempatkan ekonomi konstitusional, kedaulatan sumber daya, dan pembangunan manusia sebagai pilar utama kebijakan nasional.
“Prabowonomics berpotensi menjadi kontribusi Indonesia bagi pemikiran ekonomi global, selama konsistensinya terjaga antara narasi di forum internasional dan implementasi kebijakan di dalam negeri,” kata Sudarto.
GREAT Institute mendorong agar momentum pidato di Davos dimanfaatkan sebagai pijakan untuk memperkuat konsolidasi kebijakan nasional yang berkeadilan, berdaulat, serta adaptif terhadap dinamika global yang terus berkembang.
