Polemik soal pengelolaan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Sahidin, secara tegas menantang Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengungkap sosok politikus yang diduga meminta jatah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja DPR bersama Kepala BGN, Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN, dan Kepala BPOM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Kritik Sahidin: Jangan Salahkan Politikus Tanpa Bukti
Sahidin menilai bahwa isu ini justru diperkeruh oleh pernyataan staf BGN sendiri, yang menyebut ada politisi terlibat dalam penunjukan dapur MBG. Menurutnya, masalah utama seharusnya adalah insiden keracunan makanan dalam program MBG, bukan isu politik.
“Ada yang menyalahkan politisi minta dapur, ada yang bicara pidana. Ini kan soal keracunan, berarti ada masalah di lapangan,” ujar Sahidin.
Ia menyoroti pernyataan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyebut mayoritas masalah berasal dari SPPG yang masih belum berpengalaman dalam pengadaan dan distribusi bahan pangan.
“SPPG ini masih baru, mereka bahkan belum bisa bedakan mana ikan segar dan mana yang busuk. Tapi kok justru politisi yang dibawa-bawa?” tegasnya.
Sahidin: Kalau Ada Nama, Sebutkan Terang-Terangan
Sahidin meminta BGN untuk berani menyebut nama politikus yang disebut-sebut meminta jatah dapur.
“Kalau ada politisi, tunjuk hidungnya, siapa? Jangan hanya bicara di medsos, itu hanya menambah keramaian,” katanya.
Ia menambahkan, polemik ini bisa menjadi bumerang jika tidak segera diluruskan. Menurutnya, program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dikorbankan hanya karena kegaduhan internal.
Akui Hubungi Staf BGN, Tapi Bukan untuk Jatah
Sahidin juga mengakui pernah menghubungi staf Kepala BGN. Namun, ia menegaskan bahwa tujuannya hanya untuk membantu menyosialisasikan program MBG di daerah pemilihannya, bukan untuk meminta keuntungan.
“Memang saya ada menelepon staf, tapi itu semata-mata menjembatani agar program ini berjalan. Kalau ada yang minta jatah, saya tidak tahu. Kalau memang ada, sebut saja namanya,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar tudingan-tudingan liar tidak dijadikan pengalihan isu dari masalah utama, yakni adanya insiden keracunan makanan.
BGN: Ada Politikus yang Minta Jatah Dapur
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa memang ada politikus yang menghubunginya melalui WhatsApp untuk meminta jatah sebagai pengelola dapur MBG.
“Ada, serius. Ada yang WA saya, malah minta dapur. Saya langsung block, block, block!” ujar Nanik saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Nanik menegaskan, pengelolaan dapur MBG bukanlah proyek bagi-bagi keuntungan, melainkan pekerjaan serius yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ia memperingatkan siapa pun, termasuk politikus, agar tidak coba-coba meminta bagian dalam program ini.
Evaluasi Internal Jadi Kunci
Menutup pernyataannya, Sahidin menekankan pentingnya evaluasi internal BGN. Ia berharap perbaikan dilakukan dari dalam, bukan dengan melempar tuduhan ke publik.
“Evaluasi ini penting, Pak. Jangan justru keluar, tambah ramai lagi. Fokus ke perbaikan, bukan cari kambing hitam,” pungkasnya.
Kesimpulan
Polemik dapur MBG semakin panas setelah muncul tudingan adanya politikus yang meminta jatah. DPR melalui Sahidin mendesak BGN untuk mengungkap nama jelas, sementara BGN melalui Nanik S. Deyang mengaku pernah didatangi permintaan tersebut namun menolaknya.
Isu ini menjadi sorotan publik karena menyangkut program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat. Jika tidak segera diselesaikan, polemik ini dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis yang seharusnya fokus pada kepentingan rakyat.
Refrence : Liputan6
