Senator Thom Tillis Ancam Blokir Calon Ketua The Fed Usulan Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi hambatan serius dalam rencananya mengganti Ketua Federal Reserve (Federal Reserve) Jerome Powell. Tantangan kali ini justru datang dari dalam Partai Republik, setelah Senator Thom Tillis menyatakan akan memblokir seluruh calon pejabat The Fed yang diajukan Trump.
![]()
Pernyataan tegas tersebut muncul menyusul kabar adanya penyelidikan Departemen Kehakiman AS terhadap Powell terkait dugaan sumpah palsu. Menurut Tillis, situasi ini berisiko merusak independensi bank sentral sekaligus mencederai kredibilitas lembaga penegak hukum.
“Saya akan menentang pengesahan calon mana pun untuk Federal Reserve, termasuk posisi Ketua The Fed berikutnya, sampai persoalan hukum ini benar-benar tuntas,” ujar Tillis, seperti dikutip dari CNBC, Rabu (14/1/2026).
Sikap Tillis menjadi pukulan signifikan bagi Gedung Putih. Masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei mendatang, dan pemerintahan Trump tengah bersiap mengajukan pengganti dalam waktu dekat. Namun, di Senat, satu suara penentang saja sudah cukup untuk menghambat proses konfirmasi.
Komite Perbankan Senat, yang berwenang menguji dan menyetujui calon pejabat The Fed, saat ini terdiri dari 13 senator Republik dan 11 senator Demokrat. Dengan komposisi yang nyaris seimbang, penolakan dari satu senator Republik berpotensi menciptakan kebuntuan politik.
Posisi Strategis The Fed Terancam Kosong
Meski dikenal sebagai pendukung Trump, Tillis bukan kali pertama mengambil sikap berseberangan dengan Presiden. Ia sebelumnya termasuk di antara senator Republik yang menentang paket belanja besar pemerintahan Trump. Tillis juga telah mengumumkan rencana pensiun dari Senat setelah masa jabatannya berakhir, sehingga ia dinilai lebih leluasa bersikap independen.
Bukan hanya kursi Ketua The Fed yang berpotensi kosong. Sejumlah posisi penting lain di bank sentral AS juga berada di ujung masa jabatan. Gubernur The Fed Stephen Miran dijadwalkan mengakhiri masa tugasnya pada Januari, sementara Wakil Ketua Philip Jefferson disebut-sebut tengah mempertimbangkan pensiun.
Situasi semakin kompleks setelah muncul laporan bahwa Jaksa Agung AS Jeanine Pirro sedang menyelidiki Powell atas dugaan sumpah palsu. Pirro dikenal sebagai sekutu dekat Trump dan mantan pembawa acara Fox News, sehingga penyelidikan ini memicu sorotan tajam terkait potensi intervensi politik.
Powell sendiri telah mengonfirmasi adanya penyelidikan tersebut. Ia menilai langkah itu sebagai bagian dari tekanan berkelanjutan pemerintah terhadap independensi Federal Reserve. “Tidak seorang pun, tentu saja bukan Ketua Federal Reserve, yang berada di atas hukum. Namun tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini harus dilihat dalam konteks ancaman dan tekanan politik yang terus berlangsung,” kata Powell.
Trump Dituding Menekan Independensi Bank Sentral
Kritik terhadap langkah Trump tidak hanya datang dari internal Partai Republik. Senator Demokrat Elizabeth Warren, yang selama ini dikenal sebagai pengkritik keras Powell, justru ikut menyuarakan kekhawatiran.
Menurut Warren, Trump dinilai berupaya mengendalikan The Fed demi kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu. “Trump menyalahgunakan kewenangan Departemen Kehakiman layaknya calon diktator agar The Fed melayani kepentingannya dan para miliarder di sekitarnya,” ujar Warren. Ia juga meminta Senat menunda seluruh proses pengangkatan pejabat The Fed yang diajukan Trump.
Meski masa jabatannya sebagai ketua akan berakhir, Powell secara teknis masih dapat bertahan sebagai Gubernur The Fed hingga 2028. Namun, hingga kini ia belum memberikan kepastian apakah akan tetap menjabat atau memilih mundur sepenuhnya.
Di sisi lain, Gedung Putih dikabarkan telah mempersempit daftar kandidat Ketua The Fed menjadi lima nama. Trump bahkan menyatakan akan segera mengumumkan calon pilihannya.
Ketidakpastian politik ini berpotensi menimbulkan kegelisahan di pasar keuangan global. Independensi Federal Reserve selama ini menjadi pilar utama stabilitas kebijakan moneter AS. Jika konflik politik terus berlarut, tekanan terhadap pasar, arah suku bunga, dan kepercayaan investor global dinilai sulit dihindari.