TNI berencana melaporkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, ke polisi buntut dari pernyataannya di media sosial. Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah menegaskan, beberapa ucapan Ferry di ruang publik dianggap provokatif, mengandung fitnah, serta berpotensi merusak citra TNI sebagai institusi negara.
Menurut Freddy, pernyataan tersebut tidak hanya merugikan nama baik TNI, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai ucapan Ferry bisa memecah belah persatuan, menimbulkan kebencian, hingga mengadu domba rakyat dengan aparat, maupun antar-aparat TNI dan Polri.
“Tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bukan hanya mendiskreditkan TNI, tetapi juga meresahkan masyarakat dan berpotensi mengadu domba,” tegas Freddy.
Menjaga Kehormatan dan Martabat Prajurit
Freddy menambahkan, langkah hukum ini tidak semata-mata dilakukan demi kepentingan institusi, melainkan untuk menjaga martabat dan kehormatan seluruh prajurit TNI. TNI menegaskan akan mengambil sikap sesuai prosedur hukum, terutama dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/2024 terkait pencemaran nama baik.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, serta mengedepankan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Mari bersama menjaga persaudaraan, saling menghormati, dan menjaga persatuan demi stabilitas nasional,” ujarnya.
Konsultasi Hukum ke Polda Metro Jaya
Sikap serius TNI terlihat dari langkah Dansatsiber TNI Brigjen J.O. Sembiring yang mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025). Ia menjelaskan bahwa kedatangannya untuk melakukan konsultasi hukum bersama pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran Ferry Irwandi.
“Dalam konsultasi ini, kami menemukan sejumlah indikasi tindak pidana yang dilakukan saudara Ferry Irwandi berdasarkan hasil patroli siber,” ungkap Sembiring.
Meski begitu, ia belum menjelaskan detail dugaan pelanggaran tersebut dan menyerahkannya kepada proses penyidikan lebih lanjut.
Penegasan TNI
Langkah TNI ini menunjukkan komitmen institusi militer dalam menjaga kehormatan prajurit sekaligus mencegah perpecahan di masyarakat. Proses hukum masih menunggu tahapan lanjutan dari kepolisian, namun TNI memastikan akan menempuh jalur yang sesuai aturan.
Refrence : Liputan6