Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Wibi Andrino, dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif bus TransJakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Wibi menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat memberi dampak negatif pada perekonomian masyarakat, terutama yang tergantung pada transportasi publik.
“Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Busway yang sedang dikaji oleh. Dinas Perhubungan DKI,” ujar Wibi dalam keterangannya pada Sabtu (21/12/2024).
Pertimbangan Ekonomi Masyarakat
Penolakan tersebut didasarkan pada kondisi ekonomi yang masih sulit. Di mana kenaikan tarif transportasi umum seperti Busway hanya akan menambah beban ekonomi bagi masyarakat. Terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada layanan transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari.
Wibi menegaskan bahwa Busway sebagai layanan publik harus tetap terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. “Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil,” tambahnya.
Menurut Wibi, jika kualitas pelayanan Busway perlu ditingkatkan, hal tersebut sebaiknya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat. “Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas,” tegas Wibi.
Risiko Terhadap Kemacetan dan Polusi
Politikus Partai NasDem ini juga menekankan bahwa salah satu tujuan utama dari keberadaan Busway adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, dan polusi udara di Jakarta. Kenaikan tarif, menurutnya, dapat mendorong sebagian masyarakat untuk beralih kembali ke kendaraan pribadi, yang akan memperburuk kemacetan dan polusi udara di ibu kota.
“Oleh karena itu, saya mendesak Dinas Perhubungan DKI untuk membatalkan wacana kenaikan tarif Busway yang saat ini masih sebesar Rp3.500. Kami akan terus mengawasi dan memastikan kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat,” ujar Wibi.
Subsidi Tiket TransJakarta Dipangkas
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI mengungkapkan bahwa mereka sedang membahas kemungkinan kenaikan tarif Busway. Menyusul kabar bahwa anggaran subsidi tiket Busway (public service obligation/PSO) dipangkas. Kepala Dishub Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Busway terkait usulan kenaikan tarif tersebut.
“Kami masih melakukan pendalaman terhadap kajian yang disampaikan oleh Busway dan Dewan Transportasi Jakarta. Yang saat ini sedang dalam tahap pendalaman oleh Pemprov DKI,” kata Syafrin pada Rabu (18/12/2024).
Tarif TransJakarta Tidak Pernah Berubah Sejak 2007
Sejak 2007, tarif Busway memang tidak mengalami perubahan, meski beberapa kali wacana mengenai perubahan tarif muncul. Pada 2024 ini, Pemprov Jakarta mengalokasikan subsidi PSO Busway sebesar Rp3,9 triliun, yang membuat tarif bus Busway tetap berada di angka Rp3.500. Syafrin menyatakan bahwa keputusan mengenai kenaikan tarif belum bisa dipastikan, dan pihaknya masih menunggu hasil kajian mendalam yang direncanakan selesai pada akhir tahun ini.
“Kami masih menunggu pendalaman yang kami lakukan. Akhir tahun ini (kajiannya) selesai,” ujar Syafrin.
Kesimpulan
Dengan pertimbangan ekonomi masyarakat dan potensi dampaknya terhadap kemacetan serta polusi, Wibi Andrino mendesak agar wacana kenaikan tarif Busway dibatalkan. Kebijakan tersebut dinilai perlu dilakukan dengan lebih bijak, terutama agar tetap menjaga aksesibilitas transportasi umum bagi seluruh warga Jakarta. Keputusan lebih lanjut mengenai tarif ini masih menunggu hasil kajian dari Dinas Perhubungan yang diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan pada akhir tahun ini.
