Jaksa Agung Rombak 43 Kepala Kejaksaan Negeri, Daftar Lengkap

Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menjalankan mutasi besar di penghujung tahun 2025. Perubahan ini mencakup rotasi 68 pejabat struktural sekaligus pergantian 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di berbagai daerah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025, yang disahkan pada 24 Desember 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memperkuat struktur internal lembaga. Ia menegaskan bahwa rotasi ini dilakukan demi penyegaran organisasi, pengisian jabatan yang kosong, serta percepatan pelayanan hukum di tingkat daerah.

“Mutasi ini menjadi bagian dari langkah strategis agar institusi tetap responsif dalam menghadapi dinamika penegakan hukum,” ujar Anang, mengutip pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh kantor berita nasional.

Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto, sebagai representasi pimpinan dalam bidang pembinaan internal. Dengan tanda tangan itu, keputusan mutasi dan pergantian jabatan resmi berlaku secara administratif.

Dinamika Penegakan Hukum dan Tantangan Institusional

Mutasi besar-besaran di lingkungan kejaksaan bukan hal baru, tetapi momentum Desember 2025 ini terasa berbeda karena skalanya yang luas dan mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. Pergantian Kajari biasanya menarik perhatian karena mereka memegang peran penting dalam penanganan perkara di tingkat kabupaten/kota. Kajari bertanggung jawab mengawasi penyidikan, penuntutan, eksekusi putusan pengadilan, serta koordinasi lintas lembaga seperti kepolisian dan pemerintah daerah.

Dalam banyak organisasi penegak hukum, mutasi dan rotasi memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia membantu mengurangi stagnasi, membuka peluang kolaborasi baru, dan mendorong inovasi kerja. Namun, di sisi lain, tantangan adaptasi di wilayah baru, perbedaan budaya kerja antardaerah, serta ekspektasi publik yang tinggi menjadi pekerjaan besar bagi pejabat yang baru dilantik.

Anang Supriatna menekankan bahwa proses ini dilakukan dengan semangat kecepatan layanan, kesinambungan organisasi, dan optimalisasi struktur yang ada. Fokus utamanya bukan hanya pada pergantian nama di jabatan, tetapi bagaimana kejaksaan tetap hadir cepat ketika ada kebutuhan penanganan perkara, terutama di daerah yang sebelumnya mengalami kekosongan pimpinan.

Peran Mutasi dalam Reformasi Birokrasi Kejaksaan

Langkah mutasi ini juga dibaca sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang terus berjalan di Kejaksaan RI. Institusi ini dalam beberapa tahun terakhir menekankan digitalisasi administrasi perkara, transparansi proses penuntutan, dan penguatan komunikasi publik. Mutasi 2025 dapat menjadi momentum untuk memperluas penerapan standar kerja tersebut di seluruh kantor kejaksaan negeri.

Penyegaran pejabat juga menjadi instrumen untuk menjaga integritas organisasi. Dengan rotasi, pengalaman kerja antarwilayah bisa saling menyilang sehingga standar pelayanan di daerah lebih merata, baik dari sisi manajemen perkara, pengelolaan SDM, maupun pengawasan internal.

Selain itu, Kejaksaan Agung ingin memastikan bahwa pergantian ini tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu, transisi jabatan biasanya disertai proses serah-terima administrasi perkara, koordinasi internal, dan pemetaan isu hukum di wilayah baru agar tidak ada celah penanganan perkara yang tertunda hanya karena pergantian pimpinan.