Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sempat berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon di sela rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Dalam pembicaraan tersebut, Purbaya menyampaikan aspirasi Pemerintah Aceh terkait anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Permintaan itu datang dari Wakil Gubernur Aceh agar TKD untuk Aceh pada 2026 tidak dipotong, mengingat daerah tersebut masih berada dalam fase pemulihan pascabencana. Presiden Prabowo disebut langsung menyetujui permintaan tersebut.
“Beliau sempat menanyakan soal pemotongan transfer daerah. Saya sampaikan bahwa jika pemotongan bisa dikurangi, Aceh akan memiliki tambahan dana untuk menjalankan program pembangunan,” ujar Purbaya usai rapat koordinasi di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Purbaya menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran sebelumnya berlaku untuk seluruh daerah. Namun, kondisi khusus Aceh yang tengah memulihkan dampak bencana menjadi pertimbangan utama sehingga pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan pengecualian.
Apresiasi Wagub Aceh atas Keputusan Presiden
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, serta DPR atas keputusan tersebut. Ia menyatakan rasa syukur karena Pemerintah Aceh tidak dikenai pemotongan anggaran TKD pada 2026.
“Atas nama Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota, kami mengucapkan terima kasih kepada DPR, Pak Menteri Keuangan, dan terutama kepada Pak Presiden Prabowo Subianto,” kata Fadhlullah.
Ia menilai keputusan ini akan sangat membantu percepatan pemulihan daerah, terutama untuk pembiayaan program pembangunan dan rehabilitasi pascabencana yang masih berjalan di berbagai wilayah Aceh.
Peran DPR dalam Proses Pengambilan Keputusan
Fadhlullah juga menyinggung momen ketika Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo saat rapat berlangsung. Menurutnya, komunikasi tersebut menjadi bagian dari proses cepat yang menghasilkan keputusan penting bagi Aceh.
“Dalam rapat tadi, Prof Dasco sempat menelepon Pak Presiden. Tidak lama kemudian, keputusan disampaikan dengan tegas bahwa anggaran TKD Aceh dikembalikan,” ungkapnya.
Koordinasi lintas lembaga ini dinilai menunjukkan respons cepat pemerintah pusat dalam menangani kebutuhan daerah yang terdampak bencana.
Langkah Cepat Pemulihan Pascabencana Aceh
Fadhlullah menilai rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah langkah konkret untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh. Ia menyebut pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat melalui keputusan cepat dan penugasan langsung di lapangan.
“Dalam rapat ini kami cukup puas. Banyak hal dibahas secara mendalam, dan Ketua Satgas juga telah memaparkan langkah kerja ke depan. Mulai hari ini, beliau bahkan berkantor langsung di Aceh untuk memastikan percepatan pemulihan,” ujarnya.
Dengan kepastian anggaran TKD 2026 yang tidak dipotong, Pemerintah Aceh berharap program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal. Keputusan ini juga diharapkan memberi kepastian fiskal bagi daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah pascabencana.
